Terkait adanya dugaan korupsi penggunaan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun anggaran 2020 yang diitudingkan Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI) kepada mantan Ketua DPRD Morowali Utara (Morut) mendapat bantahan keras. Megawati Ambo Asa menegaskan bahwa tudingan yang dialamatkan kepadanya tersebut tidaklah berdasar. Hal ini dikarenakan hasil pemeriksaan Inspektorat maupun BPK sebelumnya, memastikan tidak ada

Kirab Pemilu atau iring-iringan dengan membawa bendera partai politik dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada telah tiba di Kabupaten Morowali Utara (Morut), Senin, (17/07/2023). Kirab Pemilu Tahun 2024 yang mengusung tema “Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa” ini tiba dari Kabupaten Morowali dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Morut

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Banggai DR. Herwin Yatim dengan tegas menyatakan partai yang dipimpinnya kembali menargetkan sebagai partai pemenang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Hal ini disampaikannya kepada awak media ini saat mendaftarkan secara resmi para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) PDI-P di KPUD Banggai, Kamis (11/05/23). “Target kami kembali menjadi

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai menyetujui Lapotan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai tahun anggaran 2022, Jumat (28/04/23), pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Suprapto. Kepada Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, yang mewakili Bupati Banggai, pansus yang secara bulat menyetujui LKPJ tersebut memberikan sejumlah catatan yang tertuang dalam rekomendasi pansus. Dibacakan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) patut mendapat apresiasi karena telah mengambil langkah nyata dalam memajukan pembangunan di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan Sartun Landengo, politisi asal Partai Golongan Karya (Golkar), kepada awak media ini melalui sambungan whatsapp, Senin (06/02/22). Apa yang disampaikan Sartun bukanlah tanpa alasan. Ketepatan waktu dalam membahas APBD dan

“Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) merupakan kegiatan yang bersifat internal organisasi, tapi anggarannya bersumber dari APBD yang notabene adalah uang rakyat. Ini yang membuat kami keberatan,” Hal ini ditegaskan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng) Sunardi Katili dalam siaran pers yang diterima redaksi media ini melalui sambungan whatsapp,